Page 454 - MATAHARI TERBIT DIATAS SERIBU BUKIT- 2023

Hampir tidak ada ruang dalam kehidupan sosial keagamaan yang
terlepas dari regulasi politik, kata dia.

Contohnya, pengaturan kuota haji itu tergantung siapa menteri dan
rajanya.
Kemudian, pembangunan masjid harus memiliki izin masyarakat,

sertifikat tanah, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan peraturan bersama
menteri.
Bahkan jangankan urusan orang hidup, kata Mu’ti, urusan orang mati

saja terkait politik. Sekarang, untuk mendapatkan makam, harus ada Peraturan
Daerah (Perda)nya.
“Nah karena itu maka politik adalah sesuatu yang sangat penting

kaitannya dengan dakwah,” ujarnya kepada hidayatullah.com di Gedung Pusat
Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Jumat (13/04/2018).

Mu’ti menerangkan, politik itu bagian dari muamalah.
“Kalau umat itu ingin memimpin, ya memang harus memberikan
perhatian pada politik,” ucapnya.

“Jangan sampai umat ini abai terhadap persoalan-persoalan yang terjadi
di antara mereka dan menganggap urusan agama itu tidak ada

hubungannya dengan politik,” tambahnya.

2. Percikan Pemikiran Prof.DR.Dien Syamsudin,M.A

Tokoh Muhammadiyah Prof Din Syamsuddin menyatakan, ia setuju

jangan mengaitkan agama dengan politik secara tidak benar, karena hal
tersebut merupakan politisasi agama.
“Tapi, tidak semua pengaitan agama dengan politik bersifat politisasi,

boleh jadi kontekstualisasi atau bersifat subtansialisasi yaitu menyumbang
substansi etika agama untuk politik,” tuturnya kepada wartawan
termasuk hidayatullah.com usai pembukaan Musyawarah Besar Pemuka

Matahari Terbit
441 Diatas Seribu Bukit
Sejarah Pergerkan Muhammadiyah Gunungkidul